BS: Densus Tipikor Lebih pada Pencegahan


KPK Urusan Korupsi Kelas Kakap

BANJARNEGARA,BBN-Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri dipastikan akan berjalan seiring dengan lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR-RI Bambang Susatyo saat melakukan reses bersama kader Parati Golkar di gedung golkar Senin (6/11).
Menurutnya, densus tipikor nantinya akan menjalankan fungsi pencegahannya. Sebab, dalam anggaran ini jumlah anggaran yang masuk hingga tingkat desa sangat besar, sehingga butuh pencegahan dan pengawasan agar tidak sampai terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi.
“Desus Tipikor nantinya diharapkan tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga lebih kepada pencegahan. Seperti sekarang, setiap desa terima dana desa, kalau orientasi kita hanya penindakan, semua aparat desa bisa kena pidana,” katanya.
Dikatakannya, saat ini konsep terkait densus tipikor ini masih dalma kajian yang lebih mendalam oleh Polri, termasuk jangkauan, struktur organisasi, anggaran yang dibutuhkan dan lainnya. “Kami berharap densus tipikor ini dapat segera terwujud,” katanya.
Masalah pencegahan kasus korupsi saat ini sudah semakin masif di daerah-daerah, sehingga tidak bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, yani KPK. Dia juga mengatakan sempat ada pemikiran buka cabang KPK di daerah-daerah, namun itu semua membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai persiapan SDM, pendidikan dan pelatihan, hingga masalah gedung.
“Ini akan lebih hemat jika menggunakan densus tipikor, polisi sudah siap dan tinggal pakai, mulai dari SDM, secara pendidikan yang sudah terlatih. Bahkan jangkauan polisi juga sudah ada sampai ke polsek,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan nanti, sistem pelaporan densus tipikor ini seperti densus 88, mereka langsung melakukan pelaporan ke mabes Polri. Tidak hanya itu, nantinya ada pembagian tugas yang jelas dari tiga lembaga penegak hukum yang diwacanakan komisi III DPR RI antara KPK, Polri, dan Kejaksaan.
“Densus tipikor lebih tersebar, tetapi goalnya bukan penangkapan, namun lebih pada pencegahan. Sementara KPK penangkapan, sementara kejaksaan pada pengawasan pelaku strategis seperti pejabat negara dll,” ujarnya.
Selain itu, KPK juga akan menangani kasus besar yang tidak bisa terpecahkan oleh kejaksaan dan polisi, seperti mafia pajak, migas, reklamasi, dan kasus besar lainnya. (oel)

Facebook Comments

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.